4 Tingkatan Literasi Agar Masyarakat Mampu Berkompetisi Global

0 0
Read Time:2 Minute, 56 Second

Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam diskusi bertajuk ‘Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat’ yang digelar secara protokol kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, Kamis, (22/10/2020) mengatakan, saat Indonesia belum merdeka, angka melek aksara di negeri baru 1 persen. Kini, setelah 75 tahun merdeka, angka melek aksara sudah mencapai 99 persen. Namun, apakah tambahan melek aksara berarti juga melek literasi?

Jika pemahaman itu dijadikan parameter peningkatan literasi, maka kondisi saat ini tidak jauh berbeda ketika masa pra kemerdekaan. Artinya, kemampuan literasi baru sebatas kemampuan mengenal huruf, kalimat, memahami sebab akibat, dan menyampaikan pendapat.

Syarif menjelaskan, jika mengacu pada standar literasi yang disyaratkan UNESCO, setidaknya ada empat tingkatan literasi. Pertama, tersedianya akses kepada sumber-sumber bahan bacaan baru yang terbaru (up to date).

Namun, perkembangan teknologi digital masih terbatas di kota-kota besar di Pulau Jawa khususnya, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

“Faktor ketimpangan seperti ini juga mesti diperhatikan agar akses menuju sumber informasi tidak mengalami perlambatan,” ujar Syarif.

Kedua, standar literasi seperti yang disyaratkan UNESCO adalah kemampuan memahami bacaan secara tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan menghasilkan ide-ide, gagasan, kreativitas dan inovasi baru. Dan keempat, literasi adalah soal kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi khalayak.

“Saat ini, Indonesia merupakan salah satu pangsa terbesar ekonomi dunia akibat seringnya sumber daya alam yang dieksploitasi, kemudian dikirimkan ke luar negeri untuk diolah dan dikembalikan lagi menjadi produk siap jual. Maka, penting untuk memiliki kemampuan literasi sebagai bagian dari percaturan global agar kita tidak selalu menjadi bangsa konsumen, melainkan bangsa produsen dengan iklim masyarakat yang produktif,” tambah Syari Bando.

Di samping itu, penyediaan infrastruktur seperti perpustakaan serta aksesibilitas internet yang masih terbatas tetap harus diupayakan bertambah agar kesenjangan informasi bisa teratasi.

Tantangan berikutnya, yaitu era digital dimana banyak menghasilkan kemudahan, berbiaya yang murah, dan terjangkau. Termasuk bahan bacaan. Namun demikian, tentu saja ada perbedaan pemahaman ketika membaca secara digital dengan membaca secara fisik (buku). Kemudahan akses digital ini yang digandrungi masyarakat terutama para anak-anak milenial. Membaca buku pun dilakukan secara digital.  Padahal di balik kemudahan digital tetap memberikan rasa kekhawatiran. Jika ini didiamkan mereka akan senang mengandalkan intenet.

“Mereka akan berpotensi menjadi generasi yang miskin data dan rendah kemampuan menganalisis. Paradigma mereka terhadap penggunaan digital perlu diubah agar tidak mudah terbawa arus,” katanya.

Pentingnya memiliki SDM yang unggul sudah sejak lama disuarakan rekan-rekan legislatif. Anggota Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi mengemukakan, ketika infrastruktur pembangunan menjadi fokus dari pemerintahan Presiden Jokowi periode I, maka akan menjadi sia-sia jika kualitas SDM-nya tidak diperbaiki atau diurusi. Oleh karena itu, tagline SDM Unggul Indonesia Maju menjadi fokus pembangunan nasional berikutnya.

“Fokus pembangun sumber daya manusia akan mengantarkan masyarakat menjadi lebih kompetitif sebagai bagian dari kompetisi global,” imbuh Dede Yusuf.

Dede Yusuf melanjutkan sejumlah tahapan agar SDM Indonesia bisa kompetitif. Pertama, memperluas pemahaman tentang pendidkan vokasi. Buku-buku keterampilan atau ilmu terapan diperbanyak hingga ke desa-desa.

Apalagi mengingat mayoritas penduduk rata-rata Indonesia hanya di tingkat dasar dan menengah. Kedua, memperluas akses informasi. Ketiga, link and match dengan kebutuhan industri. Dan keempat, menggalakkan Gerakan Kesadaran Etos Kerja.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna juga mengatakan, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, keberadaan perpustakaan mempunyai peran penting.

Keberadaan perpustakaan tidak bisa dihilangkan meski digital merajalela di hampir semua lini kehidupan. Di Kabupaten Bandung Barat tidak kurang dari 165 perpustakaan desa telah berdiri, dan akan terus didorong untuk menghadirkan masyarakat agar bisa merasakan manfaat dari membaca buku-buku terapan (soft skill) sehingga mereka bisa berdaya guna, berinovasi, dan berpikir kreatif.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *